Mobile Menu

navigasi

More News

Huru-hara Batu Bara Di Aceh Barat

April 25, 2022

Liputan6.com, Aceh - Beberapa hari yg lalu, sekelompok wargadi Desa Batu Jaya, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat, Provinsi Aceh, memblokir jalan yang sebagai akses truk pengangkut batu bara milik PT PBM. Jalan tersebut ditimbun menggunakan tanah liat yg dikeruk menggunakan indera berat dari lebih kurang badan jalan serta ditancapkan sebuah spanduk bernada peringatan di atasnya.

Isi spanduk berupa kalimat yang menyatakan bahwa jalan & tanah di daerah itu merupakan lokasi transmigrasi anugerah famili besarUlee Balang Peurembeu Kaway XVI. Diikuti pula dengan penegasan bahwa perusahaan tambang batu bara dilarang beraktivitas di atas tanah istiadat tersebut tanpa biar.

Pemegang mandat Ulee Balang tempat Peureumbeu, Teuku Agam Istiqafar, mengatakan bahwa aksi serupa telah pernah dilakukan sebanyak 3 kali. Sementara itu, hingga fakta ini dikirim ke redaksi, Kamis malam (20/1/2022), pemblokiran yang tercatat sebagai yang keempat kalinya itu masih berlangsung.

Pada Oktober tahun lalu, dalam sebuah aksi demonstrasi, wargamembuat surat perjanjian berisi tuntutan kebeasiswa pada perusahaan. Berdasarkan salinan surat yang diterima Liputan6.com, terdapat sejumlah poin yg jadi tuntutan masyarakat.

Yaitu, perusahaan wajibmenaruh kesempatan kerja secara khusus pada masyarakat yang dievaluasi cakap meskipun yang bersangkutan tidak mempunyai ijazah sinkron permintaan. Wajib menaruh kompensasi bulanan dengan besaran yg akan disepakati pada luar acara tanggung jawab sosial perusahaan.

Wajib memberikan perhatian khusus terhadap pengaruh lingkungan yang ditimbulkan dampak aktivitas pertambangan demi kenyamanan lalu lintas pada jalan desa yg dilalui perusaahan. Wajib memperhatikan aktivitas keagamaan, norma-norma, dan training pemuda.

Wajib menaruh kesempatan dalam bidang pengadaan barang & jasa kepada koperasi bentukan perwakilan masyarakat dan tidak memberi kesempatan pada perusahaan pada luar koperasi tadi yang dinilai bisa dikerjakan sang perusahaan. Ditegaskan juga bahwa perusahaan harus bekerja sama menggunakan koperasi yang bernama Sapu Pakat itu buat mendukung kelancaran perusahaan dalam beraktivitas.

Surat tadi ditandatangani langsung sang Teuku. Namun, surat perjanjian tanpa tera & materai tersebut belum berbuah hasil sama sekali hingga ketika ini.

"Sekarang, ada tambahan, gaji karyawan sebesar lebih kurang 40 orang nir dibayar selama 3 bulan. Mereka wargakurang lebih tambang. Setelah itu, tanah yang telah diambil batu bara, belum dibayar pada warga , kepada pemiliknya," Teuku menegaskan.Simak video pilihan ini dia:

Puluhan negara putusan bulat mengakhiri pemakaian batu bara & menghentikan pendanaan bahan bakar fosil, ad interim Ingris berkata berakhirnya era batu bara sudah pada depan mata. Tapi memangkas perekonomian yang dihasilkan batu bara bukan hal gampang, bahk...Sarat Masalah?Jalan yg sebagai akses lalu lintas PT PBM (Liputan6.com/Ist)

Perlu diketahui bahwa truk tronton PT PBM pernah diadang oleh wargaGampong Bahagia, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, waktu truk-truk tersebut hendak menuju Pelabuhan Calang, dalam Kamis (18/11/2021). Warga menjamin bahwa truk-truk tadi mengangkut batubara buat kebutuhan komersial sedangkan biarpengangkutan batu bara belum berlaku saat itu.

Koordinator Legalitas dan Perizinan PT PBM, Muhammad Iqbal, berdalih bahwa pengangkutan batu bara output produksi dari Kecamatan Kaway XVI menuju ke pelabuhan stockpile cuma buat menguji kemampuan atau daya tahan jalan yg akan dilintasi sang truk pengangkutan batu bara. Pernyataan enteng menurut Iqbal ditentang oleh Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra.

Edy menyoroti kapasitas atau tonase truk pengangkut yang berada pada atas 50 serta penggunaan jalan buat alasan uji coba seperti dalih Iqbal yg tidak memperoleh izin dari otoritas. Menurut Edy, waktu itu diduga hampir 50 truk yang tertangkap menuju ke pelabuhan Calang menggunakan tonase di atas 50.

Berkaitan dengan pemblokiran jalan yang dilakukan sekelompok wargabeberapa hari yg kemudian, Edy berkata bahwa hal tadi pengaruh menurut nir adanya titik temu pada menyelesaikan perkara antara perusahaan & masyarakat. Target kesalahan ditimpakan Edy ke pemerintah kabupaten, dan dpr Aceh Barat.

"Kami juga menganggap terkesan diam dengan adanya wacana upaya PT PBM melakukan aktivitas operasi produksi di Desa Batujaya SP 3, Kecamatan kaway XVI, Kecamatan Aceh Barat," ujarnya, dalam rilis yg diterima Liputan6.com, Kamis (20/1/2022).

Atas permintaan dari perwakilan masyarakat Kaway XVI melalui surat yg diserahkan kepada Pimpinan DPRK Aceh Barat, maka digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perusahaan dalam Senin (15/11/2021). RDP tadi menyoroti status huma & pengabaian hak ulayat selama penambangan namun masih belum terlihat seperti apa hasilnya.

Edy menyentil pertanyaan Bupati Aceh Barat, Ramli, yg timbul di sebuah media milik pemerintah pada November 2021. Saat itu, ia mengucapkan rasa syukur karena investasi sang PT PBM telah menerima persetujuan berdasarkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) sehingga tidak ada lagi kasus ke depannya.

"Ini aneh, bagaimana mampu poly persoalan yang disebabkan sang perusahaan, tapi Forkompimda menyimpulkan nir terdapat lagi kasus, padahal kami mencatat berbagai kejanggalan dan perusahaan melabrak banyak sekali anggaran perundang-undangan yg berlaku," sinisnya.

Edy pula mendesak legislatif dan eksekutif buat segera menelusuri tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2015 oleh PT PBM sebesar Rp. 267 juta. Sebelumnya, PT PBM pula telah berkomitmen akan segera menempatkan agunan reklamasi pascatambang paling lambat minggu pertama Desember 2021, sementara kinisudah memasuk medio 2022 tetapi realisasinya belum diketahui publik.

Liputan6.com mengirim pesan via WhatsApp pada Koordinator Legalitas & Perizinan PT PBM, Muhammad Iqbal, semenjak Kamis menjelang siang menggunakan tujuan supaya mampu disambungkan menggunakan bagian kehumasan perusahaan namun tidak dijawab. Ketika tersambung via panggilan WhatsApp menjelang sore, Iqbal malah memilih buat tidak berkomentar.

"Kita enggak terdapat komen, no comment-lah untuk kasus ini," jawab Iqbal singkat.

Komentar 0
Sembunyikan Komentar

0 σχόλια:

Posting Komentar