Mobile Menu

navigasi

More News

Front Peta Aceh Barat

April 23, 2022

Diskusi Wali beasiswa Nanggroe Didemo PETA

Diskusi Qanun Wali Nanggroe di aula Hotel MeuligoMeulaboh, Senin (11/11) kemarin, terganggu menggunakan aksi demo puluhan massa FrontPembela Tanah Air (PETA) Aceh Barat. Dialog pulang berlangsung, sehabis polisimembubarkan massa penolak Wali Nanggroe.

Massa Front PETA Aceh Barat menolak pelaksanaan diskusi Qanun Wali Nanggroe diwilayah Bumi Teuku Umar. Hal tersebut disampaikan Panglima PETA Aceh Barat saatberorasi.”Haram adanya kegiatan Wali Nanggroe misalnya ini, pada Bumi Teuku Umar,”ujarnya.Berkali-kali, PETA mengutarakan jika aktivitas demikian merupakan upaya trikpembodohan bagi rakyat, sehingga pantas ditolak pelaksanaannya di KabupatenAceh Barat. Namun aktivitas massa pendemo nir mampu bertahan usang, karenapersonil polisi berpakaian lengkap menyuruh para pendomo buat bubar.”Sudahdisampaikan pendapatnya kan? sudah makan kan? Apalagi. Pulang terus sana,” kataseorang petugas berpakaian lengkap bernama Aipda Karianta pada massa.

Tidak berhasil bertemu dengan panitia pelaksana kegiatan & Ketua Majelis AdatAceh (MAA) Badruzzaman, Taufiq terlihat kesal sampai mengajak puluhananggotanya untuk bubar meninggalkan pekarangan Hotel Meuligoe Meulaboh.Denganadanya aktivitas demontrasi demikian, diskusi Qanun Wali Nanggroe sempatterganggu, & pulang dilanjutkan pukul 15.00 Wib, dengan diikuti ratusanpeserta perwakilan menurut empat Kabupaten, yakni Kabupaten Aceh Barat, KabupatenAceh Jaya, dan Kabupaten Aceh Barat Daya, & Kabupaten Singkil.

Staf spesifik Lembaga Wali Nanggroe Fakhrul Syahmega yang sebagai fasilitatordalam aktivitas diskusi tersebut, menjawab wartawan, merespon grup riakdemonstrasi massa PETA Aceh Barat dengan positif. Menurutnya, hal tersebutmerupakan sebuah yang wajar.Mungkin, tambah Fakhrul, PETA Aceh Barat belum memahami terang secaradetail isi menurut Qanun Wali Nanggroe, hingga sampai terdapat beda pemahaman sudutpandang pada melihat Qanun Wali Nanggroe. Padahal, forum Wali Nanggroemerupakan lembaga adat pemersatu peradaban khasanah pada Aceh.”Jadi hanya Miskomunikasi saja dengan masa pendemo, makanya salahpersepsi,” jawabnya.

Diskusi Qanun Wali Nanggroe pada Aula Hotel Meuligoe Meulaboh, merupakan bentukmencari masukan menurut komponen masyarakat setempat terkait peradaban adatistiadat kerajaan mereka terdahulu, sampai menjadi surat keterangan bagi lembaga WaliNanggroe mengenai peradaban khasanah dari daerah eksklusif sesaui historisterdahulu.”Kami menurut lembaga tata cara juga akan menaruh gelar penghargaan bagipara tokoh-tokoh pada sebuah daerah, karena itu lah tujuan berdasarkan lembaga ini,”ungkapnya.

Lain daerah, lain pula sejarah tempo dahulu, misalnya tatacara penabalan sistemkerajaan daerah Barat, tentu tidak sinkron dengan sistem penabalan daerah lainnya.Diskusi ini, dibutuhkan Fakhrul, sanggup menerima masukan menurut para peserta agardapat sebagai sebuah rekomendasi tatacara penebalan dari suatu daerah.

Memang, tidak dipungkiri sang Fakhrul, kalau uji publik dari Qanun WaliNanggroe masih kurang maksimal , sebab masih terdapat masyarakat yang belummemahami secara jelas mengenai isi dari subtansi Qanuntersebut.”Sosialisasi atau uji publik terhadap penyusunan Qanun ini, terdapat beradasaat pembahasan pada DPRA, tantu letak kelemahan itu berada disana,” jelasnya.

Sementara seorang peserta tokoh wargaberasal Aceh Jaya yang ikut dalamdiskusi tadi, Teuku Syawari, mengaku tidak sepaham jika seseorang WaliNanggroe tidak dilakukan tes membaca Al-quran, karena, menurut Geuchik, mukim,ketua daerah, sampai anggota legislatif wajibmelalui tahapan tes membacaAl-quran, tetapi seseorang Wali Nanggroe yang sebagai pimpinan forum norma Aceh,tidak dibenarkan buat melalui tes membaca Al-Quran. “Saya orang pertama yangmenentang kelemahan ini, karena kita daerah Aceh adalah lebih banyak didominasi islam yanghistoris tatanan istiadat sejalan menggunakan islam,” paparnya.(Den)PETA Hadang Dialog WN pada Meulaboh

* Peserta Diusir, Puluhan Polisi KawalAcara

* Ketua MAA Aceh: Ini Salah Paham

Kegiatan obrolan dansosialisasi Lembaga Wali Nanggroe dilaksanakan Majelis Adat Aceh (MAA) ProvinsiAceh pada Meulaboh, Senin (11/11), dihadang dan coba digagalkan sang anggota PembelaTanah Air (PETA) kabupaten setempat. Tetapi acara ini tetap berlangsung denganpengawalan puluhan personel polisi dari Polres Aceh Barat.

Berdasarkan liputan yang dihimpunSerambi, menyebutkan sejumlah peserta menurut empat kabupaten meliputi Aceh Barat,Aceh Jaya, Aceh Barat Daya (Abdya) dan Aceh Singkil yang tiba di Hotel MeuligoeMeulaboh dalam Minggu (10/11) malam diusir sang PETA supaya nir mengikutikegiatan tersebut, sehingga sejumlah peserta terpaksa kembali kanan kembali kedaerah masing-masing.

Aksi embargo aktivitas sang PETAberlanjut pada Senin (11/11) kemarin, sebagai akibatnya peserta yg ditargetkan 100orang berdasarkan masing-masing kabupaten 25 orang berdasarkan aneka macam komponen baik MAA danlembaga lainnya sebagai berkurang. Bahkan jadwal pembukaan yg direncanakanpukul 09.00 WIB molor sampai pukul 10.45 WIB yg dibuka Staf Ahli Bupati AcehBarat, Syamsul Nahar.

Dalam sambutannya Syamsul Nahar saatmenyatakan, menggunakan obrolan dibutuhkan tercipta persepsi sama & adat yg adadi Aceh berlandaskan syariat Islam. Dengan adanya lembaga Wali Nanggroediharapkan bisa mengembalikan istiadat adat Aceh yg hilang. “Sepertidiketahui Aceh dikenal Serambi Mekah. Ini bukan alasan lantaran Aceh miniaturJazirah Arab,” pungkasnya.

Pembukaan aktivitas yg berlangsungselama dua hari (Senin & Selasa) dikawal ketat oleh aparat kepolisian denganmengerahkan personel 60 orang lebih lengkap menggunakan kendaraan beroda empat serbu (panser) yangdipimpin Wakapolres Aceh Barat. Sebelumnya kegiatan nyaris batal, namun pihakpanitia merupakan Ketua MAA Aceh, Badruzzaman Ismail mengungkapkan hal baik kePolres dan Polda Aceh.

Kegiatan dialog persuasif pemangkukepentingan Aceh menggunakan tema “Lembaga Wali Nanggroe menjadi simbol pemersatusuku-suku bangsa pada Aceh dalam mengawal perdamaian dan peradaban Aceh yangbermartabat” di Meulaboh itu, merupakan yang kedua selesainya sebelumnyadilaksanakan pada Banda Aceh, & nanti akan dilaksanakan pula pada Langsa, Sabang,Sinabang, Takengon, dan Kutacane.

Aksi protes anggota PETA dilakukan sejakMinggu sore menggunakan mengerahkan puluhan anggotanya ke Hotel Meuligoe sehinggapeserta yg baru datang disuruh pergi pulang misalnya dari Aceh Jaya danSingkil sehingga peserta menurut Aceh Jaya terpaka pergi pulang ke wilayahnya.

Ketua PETA Aceh Barat, Amiruddindidampingi Panglima PETA Taufik menyampaikan, aksi protes yang mereka lakukankepada MAA lantaran aktivitas dilakukan terhadap Wali Nanggroe yg kentara-jelasditolak di Aceh Barat. “Wali Nanggroe nir diterima oleh rakyat pada AcehBarat, karena itu nir perlu dibuat di Meulaboh,” kata Taufik.

Sementara itu, Ketua MAA Aceh,Badruzzaman Ismail SH MHum yang dikonfirmasi setelah pembukaan aktivitas dialogmengatakan, protes yang dilakukan sang PETA adalah hal biasa dan dirinyamenerima karena itu demokrasi, adalah rukun. Namun ia mengaku kadang-kadangprotes galat paham. “Saya hargai, gw bahagia, yang krusial tidak menghambat dankita hormati seluruh,” katanya.

Menurutnya, kegiatan ini tetapdilanjutkan meski ada sejumlah peserta yg pergi lantaran uang aturan sudahdiplot dalam APBA sehingga wajibdilaksanakan. Artinya kegiatan yangdilaksanakan sudah terdapat biarserta sudah ditempuh prosedur yg terdapat. “Intinyasosialisasi, menjadi kesamaan dan tidak sinkron biasa. Ini pendekatan budaya,”katanya.

Aksi protes PETA berlanjut pada siangkemarin, kurang lebih 25 anggotanya menggunakan membawa poster bertuliskan penolakankegiatan pengenalan & dialog soal Wali Nanggroe pada Meulaboh. Mereka memintabertemu dengan MAA Aceh selaku panitia aktivitas, namun nir berhasil. Protesyang juga mendapat pengawalan ketat berdasarkan polisi ini akhirnya membubarkan dirisetelah sekitar satu jam melaksanakan aksinya.(riz)Dialog Meudrah Qanun Wali Nanggroe Disambut Demo

Front Pembela Tanah Air (PETA) AcehBarat melakukan unjuk rasa menolak adanya aktivitas Dialog Partisipasi (Meudrah)Pemangku Kepentingan Aceh “Lembaga Wali Nanggroe Sebagai Simbol PemersatuSuku-Suku Bangsa Di Aceh Dalam Mengawal Perdamaian Dan Peradaban Aceh Yangbermartabat” yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Aceh atau MAA Provinsi Aceh.

Unjuk rasa yg dilakukan PETA itu berlangsung, Senin,(11/11) di HotelMeuligoe, Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, tepatnyatempat kegiatan itu dilaksanakan.

Koordinator unjuk rasa, Taufik, dalamorasinya mengatakan pihaknya menolak adanya aktivitas mengenai dialog partisipasiterkait lembaga Wali Nanggroe tadi. Taufik menilai Wali Naggroe bukanmenjadi pemersatu, akan tetapi sebagai pemisah pemarsatuan masyakarat Aceh.

Komentar 0
Sembunyikan Komentar

0 σχόλια:

Posting Komentar